Pengusaha Batubara Tolak Keras Larangan Ekspor Batubara Dari Kementerian ESDM

- Selasa, 4 Januari 2022 | 11:47 WIB
Ilustrasi batu bara (pixabay)
Ilustrasi batu bara (pixabay)

HALLO BISNISNEWS - Keputusan Pemerintah lewat Kementrian ESDM mulai dapat penolakan dari kalangan penerima ijin pertambangan. Lewat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) telah menolak keras larangan ekspor batubara hingga akhir Januari 2022. Dan pihak APBI meminta pemerintah mencabut aturan tersebut, karena dianggap tidak libatkan pengusaha dalam mengambil keputusan tersebut.

Sebelumnya Pemerintah mengambil sikap larangan ekspor batubara lantaran pengusaha batubara tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati untuk mensuplai PLN Batubara agar kelangsungan industri yang butuh listrik PLN dapat terus beroperasi dan tidak membuat perekonomian terhambat lantaran tidak ada listrik.

Penggunaan listrik baik dari masyarakat umum hingga dunia usaha, jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan pengusaha batubara yang lebih memprioritaskan penjualan ekspor lantaran harga yang tinggi. Sementara industri nasional bisa lumpuh karena tidak dapat listrik untuk berproduksi.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Asociation ( APBI -ICMA) menolak keras larangan ekspor batubara hingga 31 Januari 2022.

Baca Juga: Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampaui Target APBN 2021

Larangan itu ditetapkan dengan dalih laporan dari PLN perihal kondisi persediaan batubara di PLTU grup PLN yang sangat rendah berdasarkan surat dari PLN tertanggal 31 Desember 2021.

Pandu Sjahrir, Ketua Umum APBI -ICMA mengaku para pengekspor batubara terkejut dengan adanya kebijakan larangan ekspor batubara tersebut. Larangan ini berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor B1605/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.

“Kebijakan ini diambil secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan pelaku usaha, kami menyatakan keberatan dan meminta Menteri ESDM untuk segera mencabut Surat tersebut. Adapun surat resmi telah kami kirimkan tanggal 1 Januari 2022 ke Menteri ESDM dengan tembusan beberapa Menteri terkait,” ujar Pandu dalam keterangannya, Senin, 3 Januari 2022.

Beberapa alasan keberatan dari APBI -ICMA di antaranya karena pemerintah tidak mendiskusikan terlebih dahulu dengan pelaku usaha untuk mengatasi kondisi kritis persediaan batubara PLTU grup PLN termasuk IPP. Seharusnya hal ini dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Baca Juga: Presiden Jokowi Perintahkan Jajarannya Penuhi Kebutuhan Energi Dalam Negeri

Halaman:

Editor: Agustaman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rahasia Sukses Biji Kakao Jembrana yang Mendunia

Sabtu, 1 Januari 2022 | 13:58 WIB
X