Reformasi PPN Dorong Keadilan untuk Masyarakat

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 14:41 WIB
UU HPP mereformasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar lebih berkeadilan dan mampu mengkapitalisasi potensi ekonomi ke depan (Istimewa)
UU HPP mereformasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar lebih berkeadilan dan mampu mengkapitalisasi potensi ekonomi ke depan (Istimewa)

HALLO BISNISNEWS - Pemerintah tengah mendorong reformasi APBN untuk mendukung reformasi struktural. Salah satunya adalah di bidang pendapatan negara melalui disahkannya Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Di antara berbagai isu penting di dalamnya, UU HPP mereformasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar lebih berkeadilan dan mampu mengkapitalisasi potensi ekonomi ke depan.

“Reformasi PPN utamanya ingin mencapai dua hal, yaitu mampu mengantisipasi perubahan struktur ekonomi ke depan dan tetap menjaga distribusi beban pajak yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu melalui siaran pers, Kamis, 14 Oktober 2021.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, “Pokok perubahan PPN dalam UU HPP yang krusial adalah perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN secara bertahap, dan penerapan PPN final".

Baca Juga: Menkeu Dorong Transisi Hijau yang Adil dan Berkelanjutan

Lebih lanjut, Suryo mengatakan bahwa perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN ditujukan agar fasilitas PPN lebih adil dan tepat sasaran.

Dalam UU HPP, perluasan basis PPN untuk optimalisasi penerimaan negara tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Peluang Indonesia untuk mewujudkan visi menjadi negara maju di tahun 2045 sangat terbuka lebar apabila mampu mengkapitalisasi arah perubahan struktur demografi yang cukup menguntungkan saat ini. Hal ini ditandai dengan relatif dominannya kelompok usia produktif dan menurunnya angka ketergantungan penduduk.

Selain itu, terus bertumbuhnya kelompok kelas menengah (middle-class) dengan proporsi konsumsi yang cukup besar juga menjadi peluang yang sangat penting sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Kemenparekraf Serahkan Sertifikat CHSE untuk Pelaku Usaha Pariwisata Yogyakarta

Halaman:

Editor: Agustaman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Dorong Pengolahan CPO Jadi Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:08 WIB

Kelapa Sawit, Penghela Pemulihan Ekonomi Indonesia

Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:33 WIB
X