Badan Kebijakan Fiskal: Untuk Jadi Negara Maju, Indonesia Butuh Reformasi Pajak

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:11 WIB
Gedung Kemenkeu (kemenkeu.go.id)
Gedung Kemenkeu (kemenkeu.go.id)

HALLO BISNISNEWS - Visi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dapat terwujud dengan langkah-langkah reformasi secara menyeluruh. Mulai dari reformasi struktural hingga reformasi fiskal, termasuk reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sebagai salah satu bagian penting dari UU HPP, Pajak Penghasilan (PPh) direformasi baik dari sisi kebijakan maupun administrasinya.

“Tujuan utama reformasi PPh dalam UU HPP adalah membentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

Upaya ini, sambungnya, dilakukan dengan tetap menjaga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas dan dinamika perekonomian di masa depan.

Baca Juga: Holding Ultra Mikro, Pegadaian Ganti Nama

Reformasi struktural untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045 telah dilakukan secara bertahap dengan reformasi APBN sebagai pengaktif atau enabler. Reformasi struktural dilakukan untuk menuju ekonomi Indonesia yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing, serta mampu membuka lapangan pekerjaan secara masif dan berkualitas.

Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk aturan turunannya seperti kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), Online Single Submission (OSS), dan aturan lainnya menjadi pijakan reformasi struktural tersebut.

Reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural dilakukan dari sisi belanja dan penerimaan. Dari sisi belanja, APBN mendukung implementasi program produktif.

Seperti pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara masif setidaknya dalam enam tahun terakhir, penguatan belanja pendidikan dan kesehatan, serta reformasi perlindungan sosial sepanjang hayat yang tentunya akan memiliki manfaat jangka panjang bagi perekonomian.

Baca Juga: GIIAS 2021 Digelar 11-21 November, Boleh Dihadiri Pengunjung

Halaman:

Editor: Agustaman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Dorong Pengolahan CPO Jadi Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:08 WIB

Kelapa Sawit, Penghela Pemulihan Ekonomi Indonesia

Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:33 WIB
X