Komite IV DPD RI Dalami Postur APBN 2022 Bersama Menteri Keuangan

- Selasa, 25 Januari 2022 | 12:13 WIB
Menkeu Sri Mulyani usai Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (24/01). (Kemenkeu Foto/Biro KLI-Bayu)
Menkeu Sri Mulyani usai Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (24/01). (Kemenkeu Foto/Biro KLI-Bayu)

HALLO BISNISNEWS -Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendalami postur APBN Tahun Anggaran 2022 terkait Perpres No. 104 Tahun 2021, Pengelolaan Pinjaman, dan Alokasi Dan Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Dalam APBN TA 2022 dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja (Raker) di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Senin (24/1/22).

Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengungkapkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp 84,9 triliun. Di sisi lain, tren peningkatan SiLPA ini dibarengi dengan tren peningkatan utang pemerintah. Share dana TKDD terhadap total belanja negara menurun.

Rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap total belanja pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan. Sementara penyaluran dana TKDD sering terlambat, dan resistensi ketentuan alokasi 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Komite IV DPD RI banyak menerima aspirasi, pengaduan dan masukan dari masyarakat mengenai postur APBN 2022. Untuk itu kami akan melakukan pendalaman terhadap postur APBN 2022 dengan Menteri Keuangan RI," ujar Sukiryanto.

Baca Juga: Pererat Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Singapura

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja ini memaparkan mengenai aspek-aspek yang didalami dari DPD RI sesuai kondisi Perkembangan Ekonomi Makro Tahun 2021, Realisasi Sementara APBN TA 2021, Postur dan Kebijakan APBN TA 2022, Dukungan TKDD dalam Penanganan COVID 19, Peran dan Kinerja TKDD TA 2021, Postur dan Kebijakan TKDD TA 2022.

"Kondisi Covid-19 mempengaruhi segala aspek ekonomi bahkan di seluruh dunia, kasus kumulatf 1,6% dari jumlah populasi di Indonesia saat ini masih relatif rendah dibanding negara lainnya. Varian Omicron sudah masuk kita melihat kenaikan meningkat, pemerintah selalu sidang kabinet rutin mengevaluasi ini," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani Realisasi Belanja APBD Desember 2021 lebih rendah 2,48% dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama. Namun, pertumbuhan terjadi pada belanja Kesehatan 10,6% dan Ekonomi 89,6% sedangkan belanja Pendidikan tumbuh 3,1%. Selain itu, pemerintah dalam melakukan peningkatan akselerasi vaksinasi sudah dalam jalur untuk mencapai 70% dari populasi.

"Di sampping itu, kementerian keuangan tidak melihat satu aspek dari perekonomian, Covid-19 memukul ekonomi semua negara termasuk Indonesia, posisi utang masih lebih rendah dari PDB sekitar 42%, dibanding negara-negara maju yang utangnya lebih dari 100% PDB nya," lanjutnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Hilirisasi Batu Bara Jadi DME Bisa Tekan Impor Elpiji dan Buka Lapangan Kerja

Halaman:

Editor: Agustaman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Akan Berikan BLT Minyak Goreng

Minggu, 3 April 2022 | 10:51 WIB

Terpopuler

X